manajemen pembiayaan bank syariah

Manajemen pembiayaan bank syariah

         

 

DI SUSUN OLEH :

Disusun oleh :

Hardiyanti

Rizky a fauziyah

Siti Fatimah lally solihah

Anne youhanna sari

Isna era adisasmita

EKONOMI PERBANKAN ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYA YOGYAKARTA

2015

Akad Pembiayaan Musyarakah antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan

Pujadi Hadi Saputro.

Pujadi Hadi Saputro yang lahir di Purbalingga Tanggal 27 Januari 1959, pekerjaan swasta yang beralamat di Desa Sumampir Rt 06, Rw 01 Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, propinsi Jawa Tengah adalah nasabah BPRS Buana Mitra Perwira.

Dalam rangka mengembangkan usahanya, Pada tanggal 05 Oktober 2010 Pujadi Hadi Saputro mengajukan permohonan pembiayaan dengan Nomor 608/SPP/X/2010 kepada BPRS Buana Mitra Perwira untuk Modal Usaha Dagang Pakaian yang ada di Riau.

Berdasarkan surat Bank kepada Nasabah No. 55/064-0/10/10 tanggal 15 Oktober 2010 telah setuju memberikan fasilitas pembiayaan musyarakah dengan modal Bank sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah),sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor.55/064-1/10/10. Adapun isi dan ruang lingkup perjanjian musyarakah secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Kedudukan Para Pihak

Kedua pihak yang membuat perjanjian musyarakah ini adalah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan di jalan MT Haryono Nomor 267 Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Aman Waliyudin, Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama mewakili PT BPRS Buana Mitra Perwira yang akta pendirian / Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Lembar Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 7312.

Sedangkan pihak nasabah adalah Pujadi Hadi Saputro, Tempat tanggal lahir Purbalingga, 27 Januari 1959 Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Sumampir Rt 06, Rw 01 Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga propinsi Jawa Tengah. Dengan persetujuan Istri, Hartati yang lahir di Purbalingga 27 Maret 1961, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Sumampir Rt 06, Rw 01 Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga propinsi Jawa Tengah. Nasabah dengan Suratnya Nomor 608/SPP/X/2010 mengajukan permohonan kepada bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan tujuan untuk modal usaha dagang pakaian . Setelah memenuhi berbagai persyaratan, akhirnya ajuan pembiayaan ini disetujui oleh Bank dengan Nomor : 55/064-0/10/10 tertanggal 15 Oktober 2010. Untuk itulah diperlukan perjanjian tertulis dalam akta notaris yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Defnisi

Defnisi ini bertujuan untuk menjelaskan para pihak terkait dengan istilah yang ada dalam perjanjian musyarakah No. No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira

a. Akad Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

b. Pembiayaan Musyarakah adalah penyediaan dana bank untuk memenuhi kebutuhan sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud sesuai dengan akad musyarakah

c. Musyarik adalah Bank dan Nasabah sebagai sama-sama penyedia modal

d. Syirkah adalah bentuk usaha atau proyek yang dikerjasamakan oleh Bank dan Nasabah

e. Nisbah dan Bagi Hasil adalah ratio perbandingan pembagian atas keuntungan dan resiko usaha/proyek diantara Nasabah dengan Bank yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ini.

f. Mudharib adalah pengelola usaha bersama yang ditunjuk oleh musyarik

g. Keuntungan Usaha adalah pertambahan harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu dengan mengurangkan jumlah harta akhir periode dengan harta awal (Ra’sul maal)

h. Kerugian Usaha adalah berkurangnya harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu jumlah akhir periode lebih kecil dari jumlah harta pada awal periode.

i. Hari Kerja Bank adalah Hari Kerja Bank Indonesia

j. Cidera Janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban Nasabah yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank.

3. Tujuan, Porsi, Jangka Waktu, dan Ruang Lingkup Pembiayaan Musyarakah

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Akta Perjanjian Musyarakah, bahwa para pihak sepakat bahwa tujuan pembiayaan ini adalah untuk memperoleh keuntungan dan manfaat bagi kedua pihak dengan usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan Syariah. Untuk mengembangkan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan, maka para pihak sepakat, bahwa dana keseluruhan yamg diperlukan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan porsi pembagian sebagai berikut :

Nasabah sebagai pengelola usaha dengan modal keseluruhan sebesar Rp. 168.000.000.- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari modal bank sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau sama dengan 35,71 % dan Nasabah sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), atau sama dengan 64,29%.

Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan oleh bank 9 bulan , terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 18

Oktober 2010 dan berakhir pada tanggal 18 Juli 2011 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli 2011. Setiap bulan nasabah harus menyerahkan bagi hasil sebesar Rp. 1.082.143. - (satu juta delapan puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah) wajib dibayar pada tanggal 18 pada tiap bulannya selam jangka 9 bulan secara tunai dan atau pemindah bukuan dari rekening tabungan nasabah.Untuk pengelolaan usaha, maka bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk menjalankan usahanya. Untuk pelaksanaan pembiayaan musyarakah ini, dan nasabah juga harus membuat dan menyampaikan kepada bank rencana pengelolaan usaha. Nasabah juga bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan usaha.

4. Jaminan Pembiayaan

Untuk merealisasi pembiayaan musyarakah ini, bank juga meminta jaminan berupa asset-asset nasabah yang sewaktu-waktu bisa dilelang jika nasabah melakukan cidera janji. Asset-asset nasabah yang diserahkan kepada jaminan pembiayaan ini adalah sebagai berikut (pasal 3) :

a. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01294 Desa Sumampir sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00963/Sumampir /2008 tanggal 23 September 2008 Luas 3090 M² Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.13.10.00962 terletak di Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat

atas nama Hartati.

b. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01089 Desa Bodaskarangjati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00909/Bodaskarangjati/2008 tanggal 06 Agustus 2008 Luas 1.100 M² Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.13.06.00908 terletak di Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa

Tengah tercatat atas nama Pujadi hadi Saputro. Demikian berikut dengan segala sesuatu yang ada, tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah tersebut, yang menurut ketentuan Undang-Undang dan/atau menurut sifat peruntukannya dapat dipandang sebagai benda tetap atau benda

bergerak.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengelolaan Kegiatan Usaha

Dalam perjanjian tersebut, tertulis Hak dan Kewajiban para pihak dalam pengelolaan kegiatan usaha, yaitu :

a. Hak

1) Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama berhak untuk membuat atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan yang tidak memerlukan persetujuan bersama diantara para pihak

2) Bank dan Nasabah berhak mengambil bagian atas keuntungan sesuai porsi Pembagian Keuntungan (syirkah) yang telah disepakati.

3) Bank berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan

dan jalannya pengelolaan usaha.

b. Kewajiban

1) Bank

a) Bank berkewajiban memberikan modal yang diperlukan untuk usaha sebagaimana jumlah yang disepakati (60 juta) kepada nasabah, setelah Nasabah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak Bank.

b) Bank juga ikut bertanggung jawab terhadap jalannya operasional usaha.

2) Nasabah

a) Nasabah berkewajiban melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh para musyarik (parapihak)

b) Nasabah berkewajiban memelihara, menjaga serta menyelamatkan modal (Ra’sul Mal) para Musyarik (para pihak).

c) Nasabah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili para pihak, baik di luar ataupun di muka pengadilan, kecuali dalam hal :

(1) Meminjam dan/atau meminjamkan asset milik syirkah dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan beban tanggungan pada syirkah atau bank.

(2) Menjual dan mengasingkan asset milik syirkah.

d) Setiap bulan pada tanggal yang disetujui oleh Bank, nasabah harus memberikan laporan laba rugi bulanan (bulan berjalan), dan atas laporan tersebut harus dibuatkan berita acara yang disetujui oleh Bank sebagai dasar Bank untuk menghitung bagi hasil bulan berjalan.

e) Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perbuatan perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya.

f) Jika Nasabah cidera janji tidak melakukan pembayaran, sehingga Bank perlu menggunakan jasa Penasehat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka Nasabah harus membayar seluruh biaya Jasa Penasehat Hukum, jasa penagihan,dan jasa-jasa lainnya.

g) Nasabah akan melakukan pembayaran melalui Bank terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h) Jika Nasabah dalam pembayaran angsuran pokok dan atau pembayaran bagi hasil melewati tanggal realisasi seperti pada pasal 2 maka Nasabah akan dikenakan denda keterlambatan .

i) Nasabah dikenakan biaya kunjungan Rp. 10.0000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap melakukan pembayaran angsuran pokok atau pembiayaan proyesi bagi hasil.

j) Nasabah wajib mengasuransikan kepada perusahaan asuransi atas Jiwa Nasabah yang disepakati dan disetujui para pihak atas beban Nasabah dengan syarat-sayrat asuransi yang berlaku.

6. Kesepakatan bagi Hasil.

Pada Pasal 6 Perjanjian Musyarakah dijelaskan bahwa Bank berjanji untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian proporsional kecuali Bank dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan Nasabah . Dalam hal ini, Bank baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila Bank telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh Nasabah kepada Bank, dan Bank telah menyerahkan hasilpenilaiannya tersebut secara tertulis kepada Nasabah. Dalam kesepakatan bagi hasil ini Nasabah berjanji untuk menyerahkan perhitungan usaha secara periodik pada tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke lima bulan berikutnya. Selanjutnya Bank akan melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh Nasabah, dan apabila sampai hari ke lima berikutnya Bank tidak menyerahkan kembali ke Nasabah, maka Bank dianggap telah menerima dan mengakui perhitungan yang yamg dibuat oleh Nasabah.

7. Peristiwa Cidera Janji dan Penyelesaian Perselisihan

Dalam perjanjian Musyarakah antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Pujadi Hadi Saputro, bank membuat ketentuan bagi nasabah yang jika dilanggar maka dianggap telah Cidera Janji. Peristiea yang dianggap Nasabah telah cidera janji adalah sebagai berkut (Pasal 11) :

a. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada Bank sesuai saat yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan 8 perjanjian ini.

b. Dokomen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaiamana tersebut pada Pasal 3 Perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Nasabah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian ii.

c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib.

d. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.

e. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Bank diluar tujuan untuk rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank.

f. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsilidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain.

g. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 14, jika terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam surat perjanjian atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah atau mufakat. Apabila musyawarah ini menemui jalan buntu tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Purbalingga atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Purwokerto, yang mana putusannya dianggap final dan mengikat para pihak.

Analisis Konstruksi Akad Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Menurut Hukum Perjanjian Islam

1. Analisis Konstruksi/susunan Perjanjian (Akad) Dalam membuat sebuah akad, dalam Islam tidak jauh berbeda dengan susunan yang ada dalam perjanjian pada umumnya. Dalam menganalisis perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga ini dilihat dari standar/struktur unsur-unsur kontraknya secara normatif sudah sesuai dengan standar/struktur unsur-unsur terpenuhinya sebuah akad. Yaitu mulai dari bab pembukaan, isi/materi, penutup, dan lampiran.

a. Pembukaan

1) Judul

Judul menunjukkan dan sekaligus memberikan cakupan pengertian pokok tentang hakekat isi suatu kontrak. Dilihat dari sisi subpembukaan ini Akad Pembiayaan Musyarakah “ dan dilengkapi dengan

nomor perjanjiannya : No.55/064-1/10/10.

2) Kepala Kontrak

Adalah kalimat surat pembukaan kontrak yang membuktikan kapan dan dimana kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani para pihak. Dalam hal ini, kepala kontraknya menunjukkan bahwa

perjanjian tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010

Analisis Konstruksi Akad Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra

Perwira Purbalingga Menurut Hukum Perjanjian Islam

1. Analisis Konstruksi/susunan Perjanjian (Akad)

Dalam membuat sebuah akad, dalam Islam tidak jauh berbeda dengan susunan yang ada dalam perjanjian pada umumnya. Dalam menganalisis perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga ini dilihat dari standar/struktur unsur-unsur kontrakny secara normatif sudah sesuai dengan standar/struktur unsur-unsur terpenuhinya

sebuah akad. Yaitu mulai dari bab pembukaan, isi/materi, penutup, dan

lampiran.

a. Pembukaan

1) Judul

Judul menunjukkan dan sekaligus memberikan cakupan pengertian pokok tentang hakekat isi suatu kontrak. Dilihat dari sisi sub pembukaan ini Akad Pembiayaan Musyarakah “ dan dilengkapi dengan

nomor perjanjiannya : No.55/064-1/10/10.

2) Kepala Kontrak

Adalah kalimat surat pembukaan kontrak yang membuktikan kapan dan dimana kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani para pihak. Dalam hal ini, kepala kontraknya menunjukkan bahwa

perjanjian tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 dan bertempat di Purbalingga.

b. Subyek akad (Para Pihak)

Merupakan penyebutan dan penjelasan mengenai identitas para pihak yang membuat akad atau yang berkepentingan. Dalam hal ini para pihak yang berkepentingan ada dua pihak, yaitu:

1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan di jalan MT Haryono Nomor 267 Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Aman Waliyudin, Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama mewakili PT BPRS Buana Mitra Perwira yang akta pendirian / Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Lembar Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 61 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 7312.

2) pihak nasabah adalah Pujadi Hadi Saputro, Tempat tanggal lahir Purbalingga, 27 Januari 1959 Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Sumampir Rt 06, Rw 01 Kecamatan Rembang, Kabupaten

Purbalingga propinsi Jawa Tengah. Dengan persetujuan Istri, Hartati yang lahir di Purbalingga 27 Maret 1961, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Sumampir Rt 06, Rw 01 Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga propinsi Jawa Tengah.

c. Dasar diadakannya Kontrak (Clausa)

Dalam sub pembukaan yang terakhir ini terlihat bahwa kedua belah pihak, baik shahibul maal dan mudharib Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Akta Perjanjian Musyarakah, bahwa para pihak sepakat bahwa tujuan pembiayaan ini adalah untuk memperoleh keuntungan dan manfaat bagi kedua pihak dengan usahausaha yang halal dan tidak bertentangan dengan Syariah. Untuk mengembangkan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan, maka para pihak sepakat, bahwa dana keseluruhan yamg diperlukan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan porsi pembagian sebagai berikut : Nasabah sebagai pengelola usaha dengan modal keseluruhan sebesar Rp. 168.000.000.- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari modal bank sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau sama dengan 35,71 % dan Nasabah sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), atau sama dengan 64,29%.

Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan oleh bank 9 bulan , terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 18 Oktober 2010 dan berakhir pada tanggal 18 Juli 2011 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli 2011. Setiap bulan nasabah harus menyerahkan bagi hasil sebesar Rp. 1.082.143. -(satu juta delapan puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah) wajib dibayar pada tanggal 18 pada tiap bulannya selam jangka

9 bulan secara tunai dan atau pemindah bukuan dari rekening tabungan nasabah.

Untuk pengelolaan usaha, maka bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk menjalankan usahanya. Untuk pelaksanaan pembiayaan musyarakah ini, dan nasabah juga harus membuat dan menyampaikan kepada bank rencana pengelolaan usaha. Nasabah juga bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan usaha.

d. Isi atau Substansi Akad

1) Klausula Definisi

Klausula definisi yang merupakan kalimat dalam akad/ kontrak yang diberikan batasan arti atau maknanya agar nantinya tidak menimbulkan salah pengertian dan tidak ditafsirkan lain oleh para

pihak yang bersangkutan serta agar para pihak jelas dan paham benar maksudnya. Dalam perjanjian ini klausula definisi tertuang dalam pasal 1 tentang ketentuan umum.

2) Klausula Obyek Akad

Klausula ini menentukan apa yang dijadikan objek kontrak dengan menyebutkan secara jelas dan lengkap tentang nama barang, wujud/jenisnya, letak dan luasnya, dan hal-hal lain yang menjelaskan obyek akad tersebut secar terperinci. Klausula obyek kontrak dalam perjanjian ini tertuang dalam pasal 2 dalam pokok perjanjian.

3) Klausula Hak dan Kewajiban

Klausula ini menentukan hak dan kewajiban para pihak yang ditulis secara tegas dan jelas serta terperinci apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam perjanjian ini klausula hak dan kewajiban terletak pada pasal 5, pasal 7 dan 9 tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak.

4) Klausula Sanksi

Merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian sanksi akibat pelanggaran dan atau kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian. Klausula sanksi ini tertuang dalam pasal 11 yang membahas tentang kerugian termasuk di dalamnya bagaimana mekanisme terjadinya kerugian, pihak mana yang menyebabkan kerugian, dan lain sebagainya.

5) Klausula Spesifik

Merupakan pengaturan tentang hal-hal yang spesifik yang dikehendaki para pihak untuk dituangkan dalam akad. Dalam perjanjian ini, klausula spesifiknya tertuang pada pasal 3 yang

membahas tentang barang jaminan yang dijaminkan oleh mudharin kepada shahibul maal dengan tujuan agar mudharab tetap amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan kontraknya.

6) Klausula Pemilihan Hukum dan Domisili

Merupakan penentuan atau jalan hukum yang akan dipilih bilamana terjadi perselisihan antara para pihak. Dalam perjanjian ini, hanya tertuang jika terjadi force majeure seperti bencana alam,

pemberontakan, peperangan , dan atau peristiwa lain yang bukan dikehendaki manusia dan tidak dapat dihindari, maka hukum yang berlaku ialah kedua pihak masing-masing akan melepaskan

kewajibannya. Akan tetapi bila terjadi peristiwa yang memang berasal dari manusia dan bukan karena factor alam seperti perselisihan, wanprestasi dan lain-lain, dalam perjanjian ini tidak diatur secara terperinci.

e. Penutup

1) Pernyataan Para Pihak tentang hal-hal yang Membatalkan Kontrak Merupakan pernyataan para pihak yang menyatakan tentang batalnya kontrak/akad. Dalam perjanjian ini, pernyataan tersebut tertuang dalam pasal 16 tentang batalnya al-musyarakah. Dalam perjanjian itu dijelaskan tentang bagaimana mekanisme batalnya perjanjian tersebut.

2) Penandatanganan Para Pihak

Yaitu pembubuhan tanda tangan para pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian sebagai tanda bahwa keduanya telah menyetujui dan sepakat terhadap isi akad tersebut secara keseluruhan dan berakibat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik shahibul maal dan mudharib.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Substansi Akad Pembiayaan Musyarakah di

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Meskipun perjanjian pembiayaan musyarakah antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Pujadi Hadi Saputro secara normatif telah sah, tetapi dalam isi Akad Musyarakah ternyata ditemukan adanya beberapa penyimpangan prinsip-prinsip musyarakah menurut Islam. Perjanjian musyarakah yang tidak sesuai dengan prinsip musyarakah menurut islam antara lain : kedudukan para pihak tidak setara, pelunasan hutang pada saat jatuh tempo, cara perhitungan Nisbah Bagi Hasil, ada hak pertanggungan atas jaminan.

1. Kedudukan para pihak tidak setara

Salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam operasional Bank Syariah dan yang membedakan dengan Bank konvensional adalah prinsip kemitraan. Prinsip ini mengandung arti kesejajaran, persamaan kedudukan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing, berbagi tanggung jawab, dan saling hubungan baik dalam rangka kerjasama saling menguntungkan. Prinsip-prinsip inilah yangdianjurkan syirkah sebagaimana beberapa ayat maupun hadits tentang disyariahkanya syirkah.

Dalam Perjanjian Musyarakah ini tidak tercermin prinsip kemitraan atau kesetaraan antara Bank dan Nasabah. Dalam pasal 5 tertulis Hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan kegiatan usaha, namun di beberapa pasal lain masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh nasabah. Secara implisit kewajiban Bank adalah menyediakan sejumlah dana yang disepakati, sedangkan kewajiban nasabah ada banyak poin, mulai dari melakukan usaha, wajib mengasuransikan asset, pembayaran pajak, adanya denda keterlambatan jika dalam pembayaran angsuran pokok dan atau pembayaran bagi hasil melewatitanggal yang ditentukan. Hal tersebut tidak mencerminkan prinsip kemitraan yang dijunjung tinggi oleh perbankan syariah. Prinsip kemitraan tersebut mengandung arti kesejajaran, persamaan kedudukan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing, berbagi tanggung jawab, dan lain-lain. Dalam pasal 9 point 1

disebutkan nasabah wajib membayar seluruh biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perbuatan perjanjian ini, termasuk jasa notaris dan jasa lainnya. Bukankah dalam fatwa DSN terkait akad musyarakah diterangkan bahwa biaya operasional harus dibankan pada modal bersama .

Dalam pasal 21 huruf f Kompilasi Hukum Ekonomi Islam menyebutkan pula bahwa akad harus dilakukan berdasarkan asas taswiyah (kesetaraan) yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Disamping kewajiban-kewajiban, nasabah juga diberikan pembatasanpembatasan dan pengawasan ruang gerak usahanya. Disini Nampak jelas bahwa pihak bank lah yang berkuasa sebagai pemberi pinjaman, dan nasabah sebagai pihak yang menerima berbagai ketentuan bank asal mendapat pembiayaan.

Padahal kemitraan dan kesetaran adalah prinsip penting yang harus ada dalam akad musyarakah. Tanpa kesetaraan diantara anggota, maka akad syirkah tidak bisa terjadi.

2. Cara perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Keuntungan adalah tambahan/imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam kontrak musyarakah, pembagian keuntungan (profit) harus dengan prosentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti dapat mengakibatkan kontrak ini menjadi fasid. Ketentuan bagi hasil seharusnya :

a. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

b. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

c. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Menurut kalangan mazhab hanafi dan Hanbali, prosentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran laba yang akan diperoleh belum pasti. Bagi kalangan Mazhab Syafi’i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba.5 Menurut fatwa DSN MUI bahwa keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.6 Sedangkan pembagian keuntungan/bagi hasil akad Musyarakah yang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira ditetapkan dengan jumlah yang tetap (flat) dan ditetapkan di awal, dan bukan dalam bentuk prosentase. Dengan adanya proyeksi pendapatan yang sudah dipatok oleh bank, menjadikan nisbah bagi hasil BPRS Buana Mitra Perwira mirip dengan bunga pada Bank konvensional. Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian keuntungan akad musyarakah yang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira tidak sesuai dengan pembagian keuntungan akad musyarakah menurut fiqh maupun fatwa DSN: 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan adalah tetap, dan didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha si nasabah. Besar nominal bagi hasil yang disetorkan anggota kepada pihak BPRS setiap bulannya sama sehingga pembagian keuntungan dengan sistem bunga tetap/bunga flat.

4. Ada hak pertanggungan atas jaminan

Dalam Perjanjian Musyarakah tersebut (Pasal 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mewajibkan Nasabah (Pujadi Hadi Saputro) untuk menyerahkan jaminanjaminan berupa tanah pekarangan yang taksiran nilainya di atas nilai pembiayaan yang diberikan. Aset-aset tersebut menjadi jaminan atas pembiayaan musyarakah yang dilakukan. Peristiwa cidera janji ini juga hanya dikenakan untuk nasabah. Dalam perjanjian Musyarakah antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Pujadi, bank membuat ketentuan bagi nasabah yang jika dilanggar maka dianggap telah cidera janji. Peristiwa yang dianggap telah cidera janji adalah sebagaiman adisebutkan dalam Pasal 11, antara lain :

a. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada Bank sesuai saat yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan 8 perjanjian ini.

b. Dokomen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaiamana tersebut pada Pasal 3 Perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Nasabah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian ii.

c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib.

d. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.

e. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Bank diluar tujuan untuk rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank.

f. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsilidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain.

g. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini.

Apabila terjadi salah satu peristiwa Cidera janji tersebut, maka bank berhak menyatakan bahwa seluruh fasilitas pembiayaan terhutang dan semua jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan Musyarakah yang terhutang dan semua jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika. Selain itu Bank berhak melakukan segala upaya hukum untuk melakukan segala upaya hukum untuk melaksanakan hak Bank dalam perjanjian ini dan dokumen transaksi dan mengambil pelunasan atas fasilitas pembiayaan Musyarakah dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah berdasarkan dokumen transaksi dari eksekusi perjanjian jaminan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konstruksi Akad Pembiayaan Musyarakah No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga secara normatif sudah sesuai dengan standar/struktur unsur-unsur terpenuhinya sebuah akad. Mulai dari terpenuhinya syarat maupun rukun yang ada dalam perjanjian Islam. Diantaranya adalah : telah terpenuhinya subyek akad (para pihak), obyek akad, manfaat akad, dan telah ada unsur kerelaan pada dari kedua pihak.

2. Akad musyarakah No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga secara normatif sudah memenuhi syarat-syarat dalam sebuah akad dalam Islam, namun jika di tinjau dari islam dalam Substansinya ada beberapa penyimpangan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip musyarakah itu sendiri. Diantaranya : Kedudukan para pihak yang tidak setara, tidak ada penangguhan waktu saat pembayaran Hutang Jatuh Tempo, Cara perhitungan Nisbah Bagi Hasil yang tetap (flat) dan titentukan di awal akad.